Beberapa Kebijakan Kesehatan:

  1. Undang Undang
  2. Peraturan Pemerintah
  3. Peraturan Presiden
  4. Instruksi Presiden
  5. Peraturan Menteri Kesehatan
  6. Keputusan Menteri


Public Policy


a.    William N. Dunn (1998), mendefinisikan kebijakan publik (public policies) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan – keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang – bidang isu pertahanan, energi, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan.
Menurut Dunn, pada salah satu bidang isu terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual ataupun yang potensial yang mengandung konflik diantar segmen – segmen yang ada dalam masyarakat. Dunn mengganggap bahwa definisi masalah kebijakan itu sendiri tergantung dari pola keterlibatan individu itu sendiri (policy stakeholders), karena di dalam kebijakan itu sendiri individu atau kelompok individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.


b.    Solichin Abdul Wahab (1997), mengartikan Public Policy atau kebijaksanaan negara yaitu aktor – aktor bukan pemerintah / swasta dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakasanaan negara. Disini Wahab berusaha menyampaikannya melalui peristiwa – peristiwa berikut : ongkos transportasi kota tiba – tiba naik; barang – barang konsumsi tertentu tiba – tiba lenyap dari pasaran. Peristiwa tersebut terjadi bukanlah secara alamiah, atau sebagai sesuatu yang terjadi karenaproses perkembangan yang normal. Dengan kata lain, kebijaksanaan negaralah yang sebenarnya banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari – hari, baik kita sadari atau tidak, mengerti atau tidak.


c.    Riant Nugroho D (2006), Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, atau administratur publik. Selain itu, nugroho juga mengartikannya bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenan dengan hubungan antarwarga maupun antara warga dan pemerintah.


d.   Ferry Efendi – Makhfudli (2009), Kebijakan publik adalah keputusan – keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara moderen adalah pelayanan publik yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediyakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.


e.    Carles O. Jones (1991), Kebijaakan adalah istilah yang dinamis. Kebijakan Publik berkaitan erat dengan istilah – istilah legislasi, hukum, anggaran, perintah – perintah eksekutif, peraturan – peraturan eksekutif, peraturan – peraturan, serta opini – opini yang absah. Hal – hal seperti itu secara praktis adalah unsur – unsur formal atau ekspresi 0 ekspresi legal dari program – program dan keputusan – keputusan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s